JAKARTA – Sistem pelaporan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dengan jajaran di bawahnya belum berfungsi dengan baik. Kerap kali
laporan tersampaikan cukup lambat dan tidak melalui sistem yang
seharusnya berjalan di pemerintahan.
Hal itulah yang dikeluhkan
Presiden SBY saat membuka sidang kabinet paripurna, di kantor presiden,
Jumat (2/12). "Terkait daya tanggap yang menjadi ciri good governance. Saya mau memberi koreksi, sistem pelaporan cepat sering tidak berjalan dengan baik," ujar SBY.
Ia
mencontohkan pada peristiwa ambruknya jembatan di sungai Mahakam, Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur. SBY mengaku menerima informasi itu dari
pesan singkat yang masuk ke telepeon genggamnya serta berita di media
massa. Bukan berasal dari sistem yang seharusnya berfungsi.
Padahal
ketika itu kejadian sudah berjalan selama satu jam. Untungnya, kata
Presiden, ia bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur di lapangan
serta Kapolda. Meski ketika itu Kapolda tidak berada di lokasi.
"Mestinya masalaah seperti itu harus cepat ke tangan presiden. Boleh
laporan sementara, kemudian diikuti apa yang harus dilakukan,"
terangnya.
Contoh lain, lanjut SBY, ketika ia sempat melihat running text
di channel TV News Asia Kamis (1/12) malam kemarin seputar persoalan di
Papua. Dalam pemberitaan yang dapat dilihat diseluruh dunia itu seolah
mengabarkan tentara telah melakukan penembakan kepada pengibar bendera
(Bintang Kejora) yang semestinya tidak terjadi.
Mendapat informasi
itu, SBY lalu menghubungi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
"Saya telepon Mensesneg, apa yang terjadi untuk dikomunikasikan,
jawabannnya setengah komplit meski belum dikonfirkmasikan," kata
Presiden.
Terhadap hal sensitif seperti ini, menurut SBY,
laporannya harus cepat. Berikan langsung informasi itu kepada Presiden.
"Kalau berita itu tidak akurat, berikan koreksi. Jangan sampai
berjam-jam masyarakat global mengetahui hal keliru," tegasnya.
Itulah
mengapa SBY menyayangkan banyak kejadian yang malah ia dengar melalui
SMS ataupun media massa. Bukan dari sistem yang seharusnya berfungsi.
Bahkan, tak jarang ia lebih tahu terlebih dahulu daripada jajaran di
kabinetnya. Oleh karenanya, menurut Presiden sistem ini harus segera di
koreksi.
